PENGANGKATAN PERTAMA PENGHULU

PENGANGKATAN PERTAMA PENGHULU

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/426 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu.

PERSYARATAN :

Sesuai dengan ketentuan pasal 22 Permenpan ditetapkan bahwa pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional Penghulu harus memenuhi syarat sebagai berikut :

Berstatus sebagai pegawai Negeri Sipil (CPPN belum otomatis sebagai pejabat fungsional penghulu).

Memiliki ketrampilan dan keahlian dalam bidang penghulu yang dibuktikan dengan spesialisasi pendidikan atau diklat atau     penugasan yang bersangkutan selama menjadi CPPN/Pegawai Negeri Sipil.

Berpengalaman melaksanakan tugas di bidang kepenghuluan selama satu tahun terakhir dan selama waktu tersebut dapat mengumpulkan angka kredit untuk memenuhi angka kredit yang ditetapkan untuk pengangkatan PNS yang bersangkutan untuk mengisi formasi jabatan fungsional penghulu.

Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang kepenghuluan.

Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam datar penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir.

Usia setinggi tingginya dua tahun sebelum mencapai batas usia pensiun.

Mendapat rekomendasi dari atasan langsung dan pimpinan satuan organisasi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

Dalam rangka pengendalian formasi pengangkatan penghulu harus mendapat persetujuan Sekjen Departemen Agama setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Dirjen Bimas Islam c.q. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

Telah memiliki angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk pengangkatan dalam suatu jenjang  jabatan penghulu dari hasil kegiatan pegawai negeri sipil yang bersangkutan di bidang kepenghuluan. Nilai angka kredit tidak memenuhi syarat untuk pengangkatan yang bersangkutan sesuai jenjang kepangkatan yang dimiliki, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan fungsional penghulu dengan angka kredit yang dimilikinya dengan jenjang kepangkatan yang lebih tinggi tapi dalam jenjang jabatan penghulu yang lebih rendah. Untuk mengejar kenaikan jabatan setingkat pangkat yang dimiliki PNS yang bersangkutan atau kenaikan pangkat setingkat jabatan dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan angka kredit sesuai yang dipersyaratkan dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Khusus pengangkatan CPNS yang berasal dari alokasi jatah pengangkatan CPNS dengan formasi CPPN setelah diangkat menjadi PNS dapat langsung diangkat ke dalam Jabatan Penghulu dengan memenuhi syarat huruf a diatas.

 PROSEDUR PENGANGKATAN

a. PNS yang bersangkutan (selain CPPN) mengajukan permohonan melalui atasan langsung masing-masing dilengkapi dengan melampirkan :

1.     Foto Kopi Ijazah serendah-rendahnya S1 Keagamaan, STTPP Diklat di bidang kepenghuluan dan diklat lain yang pernah diikuti ( bila ada).

2.        Foto Kopi sah surat pengangkatan dalam jabatan kepangkatan terakhir.

3.        Daftar Riwayat Hidup (DRH).

4.        Bukti fisik dan isian formulir sebagaimana tersebut dalam ketentuan Lampiran I sampai dengan VI Peraturan Bersama.

5.        Daftar pelaksanaan penilaian Pekerjaan (DP3) pada dua tahun terakhir.

6.        Isian formulir hasil analis beban kerja calon penghulu yang bersangkutan.

b.   Atasan langsung PNS yang bersangkutan, berdasarkan dokumen tersebut selanjutnya membuat surat pengantar kepada pimpinan unit kerja.

c.   Pimpinan Unit kerja PNS yang bersangkutan bekerja meneruskan berkas usulan tersebut kepada sekretaris tim penilai angka kredit jabatan fungsional penghulu yang ada dan sekretaris tim penilai meneliti berkas dan mengadakan penilaian angka kredit dari berkas yang diajukan, membuat analisis pengembangan ketenagaan jabatan fungsional penghulu dan mengajukan hasil penilaian diajukan kepada pimpinan unit untuk mendapat persetujuan.

d.   Sambil menunggu prosespenetapan kredit Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota menugaskan Kepala Seksi Urusan Agama Islam bersama Kasubag Tata Usaha Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk melakukan analisis beban kerja penghulu di wilayahnya dengan memperhitungkan perbandingan antara jumlah penghulu yang ada dengan beban kerja yang ada serta ratio kebutuhan peristiwa NR dalam suatu KUA Kecamatan yang bersangkutan.

e.   Bilamana PAK dan analisis kebutuhan formasi Penghulu yang bersangkutan telah selesai diproses/dbuat, maka Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan membuat usul kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Pejabat yang berwenang mengangkat disertai berkas usul yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan.(aldin/kua-la)