PERMEN TTG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PNS

S

SALINAN

PERATURAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi Pegawai Negeri

                         Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional perlu

                         diadakan program tugas belajar;

                     b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf

                         a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

                         tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri

                         Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

                        Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

                        Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) 

                        sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

                        Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, 

                        Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

                  2.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

                       Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

                       Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

                       Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3859);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan

Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3547);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2009;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil Dalam Jabatan Struktural (Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian

Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961

Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2278);

11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian

Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

12. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang

Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar Di

Dalam dan Di Luar Negeri;

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI

SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.

2. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

3. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Departemen.

4. Biro Kepegawaian adalah Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen.

5. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan Departemen yang meliputi Sekretariat

Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan Penelitian dan

Pengembangan, Perguruan Tinggi Negeri, dan Koordinasi Perguruan Tinggi

Swasta.

6. Pimpinan Unit Kerja adalah pimpinan tertinggi dalam Unit Kerja di lingkungan

Departemen.

7. Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberian, perpanjangan, dan

pembatalan tugas belajar serta pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri di

lingkungan Departemen adalah Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

8. Pegawai negeri sipil, selanjutnya disebut PNS, adalah PNS di lingkungan

Departemen.

9. Pegawai negeri sipil dipekerjakan, selanjutnya disebut PNS dpk, adalah PNS yang

melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada

instansi induk dan pembinaan kenaikan pangkatnya dilakukan oleh pejabat

pembina kepegawaian instansi induknya.

10. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang

kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang

setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan

meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.

11. Pegawai pelajar adalah PNS di lingkungan Departemen yang diberi tugas belajar.

12. Tunjangan belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang

melaksanakan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri.

13. Tunjangan tugas belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada tenaga pengajar

biasa yang mengikuti pendidikan untuk mencapai gelar Magister (S2) dan/atau

Doktor (S3) yang ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah

ada persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan

memperhatikan pertimbangan Tim Kerja Kepegawaian.

14. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada

penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.

15. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik

untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.

16. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang

mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan

keahlian khusus.

- 4 -

17. Kenaikan pangkat bagi pegawai pelajar adalah kenaikan pangkat pilihan apabila

sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional, atau kenaikan

pangkat reguler apabila sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau

jabatan fungsional.

18. Keluarga adalah :

a. isteri sah;

b. anak sah; anak yang disahkan, anak yang lahir di luar nikah dan diakui

menurut hukum, anak tiri, anak yang diangkat menurut hukum (adopsi), dan

anak angkat lainnya yang berumur kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun yang

tidak kawin atau belum pernah kawin, serta menjadi tanggungan sepenuhnya

dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.

19. Perjanjian tugas belajar adalah perjanjian tertulis antara pegawai pelajar dengan

pimpinan Unit Kerja yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak

sesuai peraturan perundang-undangan.

20. Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional adalah pembebasan

sementara PNS dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya karena melaksanakan

tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

21. Pemberhentian dari jabatan struktural adalah pemberhentian PNS dari jabatan

strukturalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

22. Ikatan dinas adalah masa wajib kerja pada unit kerja asal bagi PNS yang telah

berakhir masa tugas belajarnya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian tugas belajar adalah:

a. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;

b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian

profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir

seorang PNS.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Tugas belajar dapat dilaksanakan di dalam atau di luar negeri yang meliputi pendidikan

akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

Pasal 4

(1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana (S1), program magister (S2),

dan program doktor (S3).

(2) Pendidikan vokasi terdiri atas program pendidikan diploma I, diploma II, diploma

III, dan diploma IV.

(3) Pendidikan profesi merupakan program pendidikan spesialis.

- 5 -

Pasal 5

Tugas belajar diberikan untuk masa tertentu sesuai jenjang pendidikan yang diikuti :

a. Program pendidikan Diploma I, 2 (dua) semester;

b. Program pendidikan Diploma II, 4 (empat) semester;

c. Program pendidikan Diploma III, 6 (enam) semester;

d. Program pendidikan Sarjana atau Diploma IV, 8 (delapan) semester;

e. Program pendidikan Magister atau yang setara, 4 (empat) semester;

f. Program pendidikan Doktor, 6 (enam) semester.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

(1) Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar dimaksudkan untuk memenuhi

kebutuhan akan PNS yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan,

serta sikap dan kepribadian profesional sebagai salah satu persyaratan dalam

melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang

pendidikan.

(2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh masingmasing

Pimpinan unit kerja yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal u.p.

Biro Kepegawaian.

Pasal 7

(1) Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun

dalam rencana strategis Unit Kerja.

(2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam

rencana program tahunan.

(3) Rencana kebutuhan tugas belajar disusun dengan menggunakan format

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I-A, I-B, dan I-C Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berisi

informasi mengenai:

a. bidang pekerjaan yang membutuhkan tugas belajar;

b. jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;

c. program pendidikan yang direncanakan;

d. kualifikasi akademik calon pegawai pelajar;

e. lembaga pendidikan penyelenggara tugas belajar;

f. jangka waktu; dan

g. sumber biaya.

- 6 -

BAB V

PENYELENGGARA DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan tugas belajar dilakukan oleh :

a. perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah, baik berbentuk atau tidak

berbentuk badan hukum milik negara maupun berbentuk badan hukum pendidikan;

b. perguruan tinggi kedinasan;

c. perguruan tinggi yang didirikan oleh masyarakat minimal terakreditasi B dengan

program studi minimal terakreditasi B; atau

d. perguruan tinggi negara asing/negara sahabat yang diakui oleh negara yang

bersangkutan dan Pemerintah Indonesia.

Pasal 10

Sumber biaya tugas belajar dapat bersumber adalah:

a. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);

b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);

c. Bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional

berbadan hukum;

d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; atau

e. sumber lain yang sah.

Pasal 11

(1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan untuk :

a. perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar;

b. tunjangan selama melaksanakan tugas belajar kepada pegawai pelajar dan

tunjangan kepada keluarga yang ditinggalkan sesuai peraturan perundangundangan;

c. alat pelajaran, buku atau referensi lain;

d. uang kuliah, ujian, penelitian, seminar dan studi tur yang wajib;

e. pengobatan dan perawatan kesehatan yang layak ditanggung.

(2) Biaya pembayaran uang kuliah, uang sekolah, uang ujian, dan uang studi tur yang

wajib ditanggung oleh negara dibayarkan langsung kepada badan

perguruan/badan pendidikan yang berkepentingan.

(3) Tunjangan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b berjumlah :

a. 100% (seratus persen) dari gaji bersih pegawai pelajar atau 100% (seratus

persen) dari satu gaji bersih yang tertinggi pegawai pelajar suami isteri apabila

kedua-duanya mendapat tugas belajar; atau

b. 50% (lima puluh persen) dari gaji bersih pegawai pelajar yang bujangan atau

yang kawin dan tidak menjadi pencari nafkah untuk keluarganya.

- 7 -

BAB VI

PERSYARATAN

Pasal 12

(1) Persyaratan calon pegawai pelajar:

a. PNS dan PNS dpk di lingkungan Departemen;

b. sehat jasmani dan rohani;

c. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) minimal 2 (dua) tahun terakhir

bernilai baik;

d. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;

e. lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau

rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan;

f. menandatangani perjanjian tugas belajar;

g. adanya jaminan pembiayaan tugas belajar;

h. mendapat persetujuan Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk tugas

belajar ke luar negeri;

i. mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang

akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya bagi tenaga fungsional

umum, struktural atau bidang studi linier bagi tenaga fungsional;

j. tidak sedang:

1) menjalani cuti di luar tanggungan negara;

2) melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;

3) menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;

4) mengajukan keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK)

atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan

hukuman disiplin;

5) dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat

berat;

6) menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;

7) dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun

pelanggaran;

8) melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; dan

9) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;

k. tidak pernah:

1) gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan

2) dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.

(2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung

dengan alat bukti yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.

BAB VII

BATAS USIA

Pasal 13

Batas usia maksimal pegawai pelajar adalah:

a. 25 tahun untuk Diploma I/sederajat;

b. 25 tahun untuk Diploma II/sederajat;

c. 25 tahun untuk Diploma III/sederajat;

d. 25 tahun untuk Sarjana atau Diploma IV;

e. 37 tahun untuk Magister atau yang setara;

f. 40 tahun untuk Doktor.

- 8 -

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

Hak pegawai pelajar adalah:

a. mendapat biaya tugas belajar;

b. mendapat kenaikan pangkat;

c. mendapat kenaikan gaji berkala;

d. mendapat penilaian dalam DP3;

e. mendapat tunjangan belajar;

f. masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.

Pasal 15

(1) Kewajiban pegawai pelajar adalah :

a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung

atau pejabat lain yang ditunjuk;

b. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara

tempat tugas belajar;

c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan

Unit Kerja;

d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan Unit Kerja;

e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada

pimpinan Unit Kerja;

f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan

Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi pegawai pelajar di

luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3;

g. mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar, apabila

dimungkinkan untuk program tugas belajar yang bersangkutan, selambatlambatnya

6 (enam) bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan

berakhir;

h. kembali ke Unit Kerja asal, pada kesempatan pertama setelah berakhirnya

masa tugas belajar;

i. melaporkan secara tertulis kepada pimpinan Unit Kerja paling lambat 1 (satu)

bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir

masa melaksanakan tugas belajar;

j. menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi PNS

maupun pegawai pelajar;

k. melaksanakan ikatan dinas di Unit Kerja asal menurut lamanya pegawai

pelajar mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku;

l. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima

kepada negara apabila pegawai pelajar :

1) membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus

dilaksanakannya;

2) membatalkan perjalanannya ke tempat belajar;

3) tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah

ditetapkan karena kelalaiannya;

4) tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk

sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 9 -

(2) Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) k dilaksanakan

selama 2n + 1 bagi Pegawai Pelajar di luar negeri dan 1n + 1 bagi pegawai pelajar

di dalam negeri.

(3) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga

berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar karena

kelalaiannya.

BAB IX

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 16

(1) Perjanjian tugas belajar berisi :

a. program pendidikan yang diikuti;

b. batas waktu;

c. lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh pegawai pelajar;

d. penerapan peraturan disiplin PNS kepada pegawai pelajar;

e. besarnya ganti rugi yang harus dibayar pegawai pelajar;

f. diikutsertakannya keluarga pegawai pelajar untuk menanggung ganti rugi.

(2) Perjanjian tugas belajar ditandatangani oleh para pihak sebelum diterbitkan

keputusan tugas belajar.

(3) Perjanjian tugas belajar disusun dengan menggunakan format sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB X

PROSEDUR

Pasal 17

(1) Prosedur pemberian tugas belajar yaitu pimpinan Unit Kerja mengusulkan calon

pegawai pelajar dengan melampirkan :

a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;

b. Kartu PNS Elektronik;

c. surat keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai pegeri sipil;

d. surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;

e. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;

f. surat keputusan jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;

g. DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurangkurangnya

bernilai baik;

h. KP4;

i. akta nikah;

j. surat keputusan dipekerjakan bagi PNS dpk;

k. surat rekomendasi dari atasan langsung;

l. surat perjanjian tugas belajar;

m. surat jaminan pembiayaan tugas belajar;

n. surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretaris Kabinet Republik

Indonesia bagi yang tugas belajar di luar negeri;

- 10 -

o. surat keterangan dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang akan

ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan

pengembangan organisasi;

p. surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan

tugas belajar;

q. surat pernyataan:

1) tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;

2) tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke badan pertimbangan

kepegawaian (BAPEK);

3) tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang

atau tingkat berat;

4) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;

5) tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan

maupun pelanggaran;

6) tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;

7) tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;

8) tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;

9) tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.

(2) Usul pemberian tugas belajar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan

kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran III-A, III-B, III-C, dan III-D Peraturan Menteri ini.

BAB XI

PEMBERIAN, PERPANJANGAN, DAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR,

Pasal 18

Pemberian tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu

keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV

Peraturan Menteri ini, asli keputusan diserahkan kepada pegawai pelajar dan tembusan

disampaikan kepada pejabat yang relevan.

Pasal 19

(1) Pegawai pelajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam waktu yang

telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar.

(2) Pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan

perpanjangan masa tugas belajar kepada pejabat yang berwenang melalui saluran

hirarkhis, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar.

(3) Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan apabila :

a. keterlambatan pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar terjadi bukan atas

kelalaiannya;

b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai pelajar

melaksanakan tugas belajar di dalam negeri dan dari Sekretaris Negara bagi

pegawai pelajar di luar negeri;

c. mendapat rekomendasi dari pimpinan Unit Kerja;

d. mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan.

- 11 -

(4) Pimpinan Unit Kerja mengusulkan perpanjangan masa tugas belajar kepada

pejabat yang berwenang, dengan melampirkan data pendukung sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

(5) Perpanjangan masa tugas belajar diberikan paling lama 1 (satu) tahun.

(6) Usul perpanjangan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V-A dan V-B Peraturan Menteri ini.

(7) Perpanjangan pemberian tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud

dalam Lampiran V-C Peraturan Menteri ini, asli keputusan diserahkan kepada

pegawai pelajar dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang relevan.

Pasal 20

(1) Keputusan pemberian tugas belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang

berwenang baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar

maupun selama dalam mengikuti tugas belajar.

(2) Alasan-alasan pembatalan keputusan tugas belajar :

a. dikemudian hari terdapat bukti pegawai pelajar tidak memenuhi syarat diberi

tugas belajar;

b. Pegawai pelajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;

c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang

telah ditentukan;

d. Pegawai pelajar mengajukan permohonan pengunduran diri;

e. tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi

peringatan;

f. Pegawai pelajar bekerja di luar kegiatan tugas belajar;

g. setelah dievaluasi pegawai pelajar tidak mampu menyelesaikan program

tugas belajar yang diikuti;

h. tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena hal-hal peristiwa di luar

kemampuannya;

i. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan

tersendiri yang mengakibatkan pegawai pelajar tidak mungkin menyelesaikan

program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;

j. Pegawai pelajar diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas

tambahan;

k. ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan

pegawai pelajar tetap melaksanakan tugas baik di lingkungan Departemen

maupun di instansi lain.

(3) Sebagai akibat pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan f di atas, pegawai pelajar yang

bersangkutan wajib mengembalikan ke kas negara sejumlah biaya yang telah

dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar ditambah 100%.

(4) Pimpinan Unit Kerja mengusulkan pembatalan keputusan tugas belajar kepada

pejabat yang berwenang dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data

pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.

- 12 -

(5) Usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan

format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI-A dan VI-B Peraturan Menteri

ini.

(6) Pembatalan tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu

keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran

VI-C dan VI-D Peraturan Menteri ini, asli keputusan diserahkan kepada Pegawai

Pelajar dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang relevan.

Pasal 21

Pejabat yang berwenang memberikan, memperpanjang, dan membatalkan tugas

belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 ayat (7), dan Pasal 20 ayat

(6) yaitu:

a. Sekretaris Jenderal bagi PNS golongan ruang IV/e ke bawah;

b. Kepala Biro Kepegawaian bagi PNS golongan IV/a ke bawah;

c. Kepala Bagian pada Biro Kepegawaian bagi PNS golongan ruang III/d ke bawah;

di lingkungan Departemen.

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 22

(1) Pembinaan pegawai pelajar meliputi :

a. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (pemberian DP3);

b. Penetapan status jabatan selama mengikuti tugas belajar terdiri atas :

1. pemberhentian dari jabatan struktural;

2. pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional;

c. Pemberian kenaikan pangkat :

1. kenaikan pangkat pilihan;

2. kenaikan pangkat reguler.

(2) Ketentuan mengenai pembinaan pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 23

(1) Pegawai pelajar yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar

diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya.

(2) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali pegawai pelajar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan tugas belajar.

- 13 -

BAB XIV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

(1) Setiap pimpinan Unit Kerja wajib memonitor pelaksanaan tugas belajar.

(2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui :

a. keberhasilan pelaksanaan tugas belajar;

b. pemberian nilai DP3;

c. keberadaan tempat tinggal;

d. perilaku pegawai pelajar.

(3) Hasil monitoring pelaksanaan tugas belajar dilaporkan kepada Menteri dengan

tembusan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 25

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian tugas belajar

sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan tugas belajar kepada pihak-pihak

yang berkepentingan.

(2) Evaluasi dilakukan terhadap pegawai pelajar, lembaga, dan program tugas belajar.

(3) Evaluasi dilakukan oleh Sekretariat Jenderal u.p. Biro Kepegawaian paling sedikit

1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

BAB XV

BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI

Pasal 26

(1) PNS dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan

yang setara atas biaya sendiri.

(2) Syarat bagi PNS yang akan belajar atas biaya sendiri adalah:

a. biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang

bersangkutan;

b. tidak meninggalkan tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari;

c. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

d. mempunyai DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian

sekurang-kurangnya bernilai baik; dan

e. mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang

akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya.

- 14 -

Pasal 27

Prosedur belajar atas biaya sendiri :

a. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada pejabat yang

berwenang, dengan melampirkan :

1) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;

2) surat keputusan calon PNS;

3) surat keputusan pangkat terakhir;

4) surat keputusan jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan;

5) DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurangkurangnya

bernilai baik;

6) surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

7) surat keputusan dipekerjakan bagi PNS dpk; dan

8) surat keterangan dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan

ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya;

b. Usul pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri, sebagaimana dimaksud pada

huruf a, diajukan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 28

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan izin untuk belajar atas biaya

sendiri:

a. Sekretaris Jenderal bagi PNS golongan ruang IV/e ke bawah di lingkungan

Departemen;

b. Kepala Biro Umum, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat

Jenderal, Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, Pembantu Ketua

Bidang Administrasi Umum bagi PNS golongan ruang IV/c ke bawah di

lingkungan masing-masing;

c. Direktur Politeknik, Sekretaris Pelaksana Kopertis bagi PNS golongan ruang

IV/b ke bawah di lingkungan masing-masing.

(2) Pemberian keputusan izin belajar atas biaya sendiri ditetapkan dalam suatu

keputusan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran

VII Peraturan Menteri ini dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang relevan.

BAB XVI

SANKSI

Pasal 29

(1) Sanksi bagi pegawai pelajar yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 adalah:

a. hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan;

b. kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang

telah dikeluarkan selama tugas belajar dan ditambah dengan jumlah 100%

dengan ketentuan masa ikatan dinas yang dilaksanakan harus

diperhitungkan dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar.

(2) Dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai pelajar, pimpinan

Unit Kerja wajib melaporkan kepada Menteri.

- 15 -

(3) Dalam hal terdapat kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah

biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar, pimpinan Unit Kerja wajib

melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka peraturan yang tidak sesuai dengan

Peraturan Menteri ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Agustus 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.

NIP196108281987031003

SALINAN

LAMPIRAN I – A

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

ANALISIS RENCANA KEBUTUHAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

1. Latar Belakang

Latar belakang ini menguraikan berbagai hal yang mendorong dilaksanakannya kegiatan

identifikasi kebutuhan pemberian tugas belajar secara rasional, pengkajian pemberian tugas

belajar sebelumnya (jika ada), prosedur atau ihtisar langkah-langkah yang akan dilakukan

dalam pemberian tugas belajar, dan jumlah pembiayaan pemberian tugas belajar secara

keseluruhan.

2. Tujuan

Uraikan tujuan rencana kebutuhan pemberian tugas belajar.

3. Dasar Pemberian Tugas Belajar

Uraikan dasar pemberian tugas belajar yang mengharuskan pegawai memerlukan peningkatan

kualifikasi akademik ke jenjang yang lebih tinggi.

4. Langkah-langkah Analisis

Uraikan kesenjangan kualitas sumber daya manusia pada unit kerja saat ini, berdasarkan

analisis beban kerja dan pengembangan organisasi dalam rangka peningkatan pengetahuan,

kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional pegawai

5. Biaya

Uraikan jumlah biaya yang diperlukan, dan rincian komponen penggunaannya.

6. Jadwal pelaksanaan

Uraikan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas belajar

Pimpinan Unit Kerja

tanda tangan

Nama lengkap

NIP

Tembusan :

1. ....

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.

NIP196108281987031003

2

SALINAN

LAMPIRAN I – B

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

FORMAT RENCANA KEBUTUHAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

SEBELUM TUGAS BELAJAR RENCANA

No. SESUDAH TUGAS BELAJAR Nama

Jabatan Syarat Jabatan Uraian

Pekerjaan

Nama

Jabatan Syarat Jabatan Uraian

Pekerjaan

1 2 3 4 5 6 7

1. Kualifikasi

akademik

.............................

1. Kualifikasi akademik

.............................

2. Pangkat/golongan

ruang

.............................

2. Pangkat/golongan

ruang.......................

.....

1

3. Pengalaman

.............................

1.

2.

3.

3 Pengalaman :

.............................

1.

2.

3.

Pimpinan Unit Kerja ........8)

tanda tangan ...............9)

Nama lengkap.............10)

NIP ..............................11)

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.

NIP196108281987031003

3

PETUNJUK PENGISIAN

FORMAT RENCANA KEBUTUHAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor

Urut Kolom Uraian

1 2 3

1 1 Cukup jelas

2 2 Tulislah nama jabatan PNS yang direncanakan diberi tugas

belajar

3 3

Syarat jabatan :

1. Tulislah kualifikasi akademik PNS yang direncanakan diberi

tugas belajar, misalnya, S1 Ilmu Hukum;

2. Tulislah pangkat/golongan ruang PNS yang direncanakan

diberi tugas belajar;

3. Tulislah pengalaman berkerja yang dipersyaratkan bagi PNS

yang direncanakan diberi tugas belajar.

4 4 Tulislah uraian pekerjaan PNS yang direncanakan diberi tugas

belajar.

5 5 Tulislah jabatan PNS setelah selesai mengikuti tugas belajar

6 6

Rencana Syarat jabatan :

1. Tulislah kualifikasi akademik yang direncanakan dicapai PNS

yang diberi tugas belajar, misalnya, S2 Ilmu Hukum;

2. Tulislah pangkat/golongan ruang PNS yang sudah selesai

tugas belajar

3. Tulislah masa pengalaman berkerja PNS yang sudah selesai

tugas belajar.

7 7 Tulislah uraian pekerjaan yang direncanakan bagi PNS yang

sudah selesai tugas belajar

8 8

Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan rencana kebutuhan

tugas belajar, misalnya, Rektor pada Universitas/Institut Negeri,

Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis,

Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur

Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan

9 9 Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul

rencana kebutuhan tugas belajar ajar

10 10) dan 11) Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang

menandatangani usul rencana kebutuhan tugas belajar

4

SALINAN

LAMPIRAN I-C

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KUALIFIKASI AKADEMIK PEGAWAI

PADA UNIT YANG AKAN DIBERIKAN TUGAS BELAJAR

Kualifikasi Akademik

No. Unit

Kerja

Jumlah

Pegawai SD SLTP SLTA DI DII DIII SARMUD DIV S1 S2 S3

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

Total

Pimpinan Unit Kerja ........16)

tanda tangan ...............17)

Nama lengkap.............18)

NIP ..............................19)

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.

NIP196108281987031003

5

PETUNJUK PENGISIAN

KUALIFIKASI AKADEMIK PEGAWAI

PADA UNIT YANG AKAN DIBERIKAN TUGAS BELAJAR

Nomor

Urut Kolom /Nomor Uraian

1 2 3

1 1 Cukup jelas

2 2 Tulislah unit kerja PNS yang direncanakan diberi tugas belajar

3 3 Tulislah jumlah PNS di unit yang direncanakan diberi tugas

belajar

4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, dan 15

Tulislah kualifikasi akademik pegawai pada unit kerja PNS yang

direncanakan diberi tugas belajar

5 16 Tulislah uraian pekerjaan yang direncanakan bagi PNS yang

sudah selesai tugas belajar

6 17

Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan rencana kebutuhan

tugas belajar, misalnya, Rektor pada Universitas/Institut Negeri,

Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis,

Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur

Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan

7 18 Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul

rencana kebutuhan tugas belajar ajar

8 19 Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang

menandatangani usul rencana kebutuhan tugas belajar

6

SALINAN

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

NOMOR .........................1)

Pada hari ini ............................ 2) tanggal ............................. 3) bulan ........................ 4) tahun

............... 5), bertempat di ........................................ 6), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....................................................................7)

NIP : .....................................................................8)

Pangkat, golongan ruang : .....................................................................9)

Jabatan : .....................................................................10)

Unit Kerja : .....................................................................11)

Alamat kantor : .....................................................................12)

yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : .....................................................................13)

NIP : .....................................................................14)

Tempat, tanggal lahir : ...............................................................15)

Pangkat, golongan ruang : .....................................................................16)

Jabatan : .....................................................................17)

Kualifikasi akademik : ............................................................... 18)

Unit kerja : .....................................................................19)

Alamat tempat tinggal : ...............................................................20)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor .......................21) tanggal ....................22) tentang Pedoman Pemberian Tugas

Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, PIHAK

PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas

belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

(1) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.

(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh

PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan .........23) pada ptogram studi ..................24) di ............25)

jurusan/bidang ilmu .............26) fakultas.............27) pada.................. 28) mulai bulan...........

tahun............sampai dengan bulan............tahun........29).

7

Pasal 3

a. PIHAK PERTAMA berhak atas :

a. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal;

b. pembayaran sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan PIHAK

PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan

kewajibannya.

b. PIHAK KEDUA berhak atas :

a. biaya tugas belajar;

b. kenaikan pangkat;

c. kenaikan gaji berkala;

d. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3);

e. masa kerja.

Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

a. membiayai tugas belajar;

b. memberikan kenaikan pangkat;

b. memberikan kenaikan gaji berkala;

c. memberikan DP3;

d. memonitor pelaksaan tugas belajar.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;

b. melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar

dilaksanakan;

c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;

d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;

e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada pimpinan

unit kerja;

f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik

Indonesia di negara tempat tugas belajar sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam

pemberian DP3;

g. kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas

belajar;

h. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja 1 (satu) bulan setelah yang

bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas

belajar;

i. menyerahkan 1 (satu) buah disertasi dan ijazah asli yang diperoleh kepada PIHAK

PERTAMA;

j. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal menurut lamanya mengikuti tugas belajar;

k. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan kepada

negara apabila membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya,

membatalkan perjalanannya ke tempat belajar, tidak mendapat hasil yang sewajarnya

dalam waktu yang teah ditetapkan karena kelalaiannya, tidak melaksanakan ikatan

dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yan telah

ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak

memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau

adanya kondisi di luar kemampuannya.

8

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi lain

selama menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

(1) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi :

a. hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

b. mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama

tugas belajar ditambah 100%.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain ditanggung oleh PIHAK KEDUA,

juga oleh keluarga.

Pasal 8

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, maka para pihak dapat

mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ................30) tanggal ..............

bulan ........ tahun...........31) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil

Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak

dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga)

dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang mengurusi

kepegawaian.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA.

tanda tangan dan distempel .... 35) tanda tangan ............................. 32)

Nama terang............................. 36) Nama terang............................... 33)

NIP…………………………........37) NIP……………………...........……34)

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.

NIP196108281987031003

9

PETUNJUK PENGISIAN

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Nomor

Urut

Nomor

Kode Uraian

1 2 3

1 1) Tulislah nomor perjanjian tugas belajar

2 2), 3), 4), dan

5)

Tulislah hari, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan perjanjian

tugas belajar

3 6) Tulislah tempat pelaksanaan penandatanganan perjanjian tugas belajar

4 7) Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani perjanjian tugas

belajar

5 8) Tulislah NIP pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar

6 9) Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang menandatangani

perjanjian tugas belajar

7 10)

Tulislah jabatan pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar,

misalnya Rektor pada Universitas/Institut Negeri, Ketua pada Sekolah

Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik

Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, atau

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

8 11) Tulislah unit kerja pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar

9 12) Tulislah alamat kantor pejabat yang menandatangani perjanjian tugas

belajar

10 13) Tulislah nama lengkap PNS yang menandatangani perjanjian tugas

belajar

11 14) Tulislah NIP PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar

12 15) Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir PNS yang

menandatangani perjanjian tugas belajar

13 16) Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang menandatangani

perjanjian tugas belajar

14 17) Tulislah jabatan PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar

15 18)

Tulislah kualifikasi akademik PNS yang menandatangani perjanjian

tugas belajar, misalnya S1 Administrasi Negara, S1 Ilmu Hukum, S2

Administrasi Publik, atau lainnya

16 19) Tulislah unit kerja PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar

17 20) Tulislah alamat tempat tinggal PNS yang menandatangani perjanjian

tugas belajar

18 21) dan 22)

Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar di lingkungan

Depdiknas

19 23) Tulislah pendidikan yang diikuti PNS yang menandatangani perjanjian

tugas belajar, misalnya formal atau nonformal

20 24) Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diusulkan tugas

belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya

21 25) Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri

atau di luar negeri

22 26)

Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diusulkan tugas

belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains

Akuntansi, atau lainnya

23 27) Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas

Teknik, Fakultas Ekonomi

10

24 28)

Tulislah nama perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan,

misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau

lainnya

25 29) Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan

tugas belajar

26 30) dan 31)

Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar di lingkungan

Depdiknas

27 32) Bubuhkan tanda tangan PNS yang menandatangani perjanjian tugas

belajar

28 33) dan 34) Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) PNS yang menandatangani

perjanjian tugas belajar

29 35) Bubuhkan tanda tangan dan stempel dinas pejabat yang mendatangani

perjanjian tugas belajar

30 36) dan 37) Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang mendatangani

perjanjian tugas belajar

11

SALINAN

LAMPIRAN III-A

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KOP SURAT UNIT KERJA

.

Nomor : ................ 1)

Lampiran : ................2)

Hal : Usul pemberian tugas belajar

a.n. Sdr. .................3)

Yth. Menteri Pendidikan Nasional

u.p. Kepala Biro Kepegawaian

Setjen Departemen Pendidikan Nasional

Jakarta

Bersama ini kami sampaikan usul pemberian tugas belajar a.n. Sdr. ......... 4) tenaga .................5)

pada ......................6) yang akan mengikuti program studi .................. 7) di ............8)

jurusan/bidang ilmu ...............9) fakultas.............10) pada............. 11) mulai bulan...........

tahun............sampai dengan bulan............tahun........12).

Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan berkas yang bersangkutan,

sebagai berikut.

1. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;

2. Kartu PNS Elektronik;

3. surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

4. surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

5. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;

6. surat keputusan jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;

7. DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai

baik;

8. KP4;

9. akta nikah;

10. surat keputusan dipekerjakan bagi PNS dpk;

11. surat rekomendasi dari atasan langsung;

12. surat perjanjian tugas belajar;

13. surat jaminan pembiayaan tugas belajar;

14. surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia bagi

yang tugas belajar di luar negeri;

15. surat keterangan dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh

mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya;

16. surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas belajar;

17. surat pernyataan :

a) tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;

b) tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian

(BAPEK);

c) tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;

d) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;

e) tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun

pelanggaran;

f) tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;

12

g) tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;

h) tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;

i) tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

........................................... 13)

tanda tangan ..................... 14)

Nama lengkap......................15)

NIP.......................................16)

Tembusan :

1. ..................17)

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.

NIP196108281987031003

13

PETUNJUK PENGISIAN

USUL PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor

Urut

Nomor

Kode Uraian

1 2 3

1 1) Tulislah nomor usul pemberian tugas belajar

2 2) Tulislah jumlah lampiran usul pemberian tugas belajar

3 3) dan 4) Tulislah nama lengkap PNS yang diberi tugas belajar

4 5) Tulislah jenis tenaga PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, tenaga

pengajar, tenaga administrasi, tenaga teknisi, atau lainnya

5 6)

Tulislah nama unit kerja terkecil sampai dengan unit kerja induk

tempat PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, Fakultas Hukum

Universitas Padjajaran atau Subbagian Disiplin Bagian Disiplin dan

Pemberhentian Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas

6 7) Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diberi tugas

belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya

7 8) Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri

atau di luar negeri

8 9)

Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi tugas

belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains

Akuntansi, atau lainnya

9 10) Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya

Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi

10 11)

Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar,

misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau

lainnya

11 12) Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan

tugas belajar

12 13)

Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan, misalnya, Rektor pada

Universitas/Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri,

Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri,

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

13 14) Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul

pemberian tugas belajar

14 15) dan 16) Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang

menandatangani usul pemberian tugas belajar

15 17) Tulislah tembusan usul pemberian tugas belajar

14

SALINAN

LAMPIRAN III-B

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT REKOMENDASI

NOMOR .....................................1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ............................................................................................ 2)

NIP : ............................................................................................ 3)

Pangkat, golongan ruang : ............................................................................................ 4)

Jabatan : ............................................................................................ 5)

Unit Kerja : ............................................................................................ 6)

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ............................................................................................ 7)

NIP : ............................................................................................ 8)

Tempat, tanggal lahir : ........................ ................................................................... 9)

Pangkat, golongan ruang : ............................................................................................ 10)

Jabatan : ............................................................................................ 11)

Kualifikasi akademik : ............................................................................................ 12)

Unit Kerja : ............................................................................................ 13)

Alamat tempat tinggal : ........................................................................................... 14)

menurut pertimbangan kami memenuhi syarat untuk `mengikuti tugas belajar pada program studi

.................. 15) di ............16) jurusan/bidang ilmu ...............17) fakultas.............18) pada.............

19) mulai bulan........... tahun............sampai dengan bulan............tahun........20), sesuai rencana

kebutuhan organisasi.

15

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

...................., ................................. 21)

........................................................22)

tanda tangan .... ............................23)

Nama lengkap.............................. ..24)

NIP…………………..............………25)

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.

NIP196108281987031003

16

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG

Nomor

Urut

Nomor

Kode Uraian

1 2 3

1 1) Tulislah nomor surat keterangan

2 2) Tulislah nama lengkap atasan langsung PNS yang diberi tugas

belajar

3 3) Tulislah NIP atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar

4 4) Tulislah pangkat dan golongan ruang atasan langsung PNS yang

diberi tugas belajar

5 5) Tulislah jabatan atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar

6 6) Tulislah unit kerja atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar

7 7) Tulislah nama lengkap PNS yang diberi tugas belajar

8 8) Tulislah NIP PNS yang diberi tugas belajar

9 9) Tulislah tempat dan tanggal lahir PNS yang diberi tugas belajar

10 10) Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang diberi tugas

belajar

11 11) Tulislah jabatan PNS yang diberi tugas belajar

12 12) Tulislah kualifikasi akademik PNS yang diberi tugas belajar

13 13) Tulislah unit kerja PNS yang diberi tugas belajar

14 14) Tulislah alamat tempat tinggal PNS yang diberi tugas belajar

15 15) Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diberi tugas

belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya

16 16) Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam

negeri atau di luar negeri

17 17)

Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi

tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri,

bidang Sains Akuntansi, atau lainnya

18 18) Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya

Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi

19 19)

Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas

belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas

Hasanuddin, atau lainnya

20 20) Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir

pelaksanaan tugas belajar

21 21) Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun penantanganan surat

keterangan

22 22) Tulislah jabatan atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar

23 23) Bubuhkan tanda tangan atasan langsung PNS yang diberi tugas

belajar

24 24) dan 25) Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) atasan langsung PNS

yang diberi tugas belajar

17

SALINAN

LAMPIRAN III-C

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT KETERANGAN

NOMOR .....................................1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ............................................................................................ 2)

NIP : ........................................................................................... 3)

Pangkat, golongan ruang : ........................................................................................... 4)

Jabatan : .......................................................................................... 5)

Unit Kerja : ............................................................................................ 6)

dengan ini menerangkan, bahwa bidang ilmu ......................... 7) yang diikuti oleh Sdr........... 8)

mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya berdasarkan rencana kebutuhan

dalam rangka peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian

profesional pegawai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

...................., ..................................... 9)

...........................................................10)

tanda tangan ....................................11)

Nama lengkap................................... 12)

NIP………………………................….13)

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.

NIP196108281987031003

18

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KETERANGAN PIMPINAN UNIT KERJA

Nomor

Urut

Nomor

Kode Uraian

1 2 3

1 1) Tulislah nomor surat keterangan

2 2) Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani surat

keterangan

3 3) Tulislah NIP pejabat yang menandatangani surat keterangan

4 4) Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang

menandatangani surat keterangan

5 5) Tulislah nama jabatan pejabat yang menandatangani surat

keterangan

6 6) Tulislah unit kerja pejabat yang menandatangani surat

keterangan

7 7)

Tulislah bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi tugas

belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang

Sains Akuntansi, atau lainnya

8 8) Tulislah nama lengkap PNS yang diusulkan tugas belajar

9 9) Tulislah tempat, tanggal, bulan, tahun pendatanganan surat

keterangan

10 10)

Tulislah jabatan pejabat yangmenandatangani surat keterangan,

misalnya Rektor pada Universitas/Institut Negeri, Ketua pada

Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada

Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,

Direktur Jenderal, atau Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan

11 11) Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat

keterangan

12 12) dan 13) Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang

menandatangani surat keterangan

19

SALINAN

LAMPIRAN III-D

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT PERNYATAAN

NOMOR .....................................1)

Yang bertanda tangan di bahwah ini :

Nama : ............................................................................................ 2)

NIP : ............................................................................................ 3)

Pangkat, golongan ruang : ............................................................................................ 4)

Jabatan : ............................................................................................ 5)

Unit Kerja : ............................................................................................ 6)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Sdr. .............................................7) :

a. tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian

(BAPEK);

b. tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;

c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;

d. tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;

e. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;

f. tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk penjenjangan;

g. tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;

h. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahan yang bersangkutan;

i. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

...................., ................................... 8)

......................................................... 9)

tanda tangan ................................. 10)

Nama lengkap................................. 11)

NIP……………………...................…12)

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.

NIP196108281987031003

20

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor

Urut

Nomor

Kode Uraian

1 2 3

1 1) Tulislah nomor surat pernyataan

2 2) Tulislah nama lengkap atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar

3 3) Tulislah NIP atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar

4 4) Tulislah pangkat dan golongan ruang atasan langsung PNS yang diberi

tugas belajar

5 5) Tulislah nama jabatan atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar

6 6) Tulislah unit kerja atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar

7 7) Tulislah nama lengkap PNS yang diberi tugas belajar

8 8) Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat

pernyataan

9 9) Tulislah jabatan lengkap atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar

10 10) Bubuhkan tanda tangan atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar

11 11) dan 12) Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) atasan langsung PNS yang diberi

tugas belajar

21

SALINAN

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : ....................1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Membaca : 1. Surat usul.................................2) Nomor ..................3) tanggal ....................4) bulan

...........5) tahun ........6) hal ....................7);

2. Perjanjian Tugas Belajar Nomor…..............8) tanggal.......... bulan ............ tanggal

...............9).

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan rencana kebutuhan ..........10) perlu dilakukan peningkatan

kompetensi sumber daya manusia melalui program pemberian tugas belajar;

b bahwa berdasarkan hasil seleksi/tes pada tanggal ..........11) bulan ........ 12) tahun

........13), Sdr.. ...........14) dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar

pada program studi ....... 15) pada .........16)

c bahwa ........ 17) dan Sdr. ......18) telah menandatangani Perjanjian Tugas Belajar

Nomor .......... 19) tanggal ........20) bulan ........21) tahun ............22);

d bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu memberikan tugas

belajar kepada yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :

a. Nomor .... Tahun ....; peraturan yang relevan

b. Nomor .... Tahun ....; peraturan yang relevan

c. dst;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :

a. Nomor ..... Tahun .....; peraturan yang relevan

b. Nomor ...... Tahun ....; peraturan yang relevan

c. dst

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ...........;

5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor .........;

7. dst; peraturan yang relevan

Memperhatikan : 1. ..........*); peraturan yang relevan

2. ..........*) peraturan yang relevan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil,

Nama : ..........................................................23)

NIP : ..........................................................24)

Tempat , tanggal lahir : ..........................................................25)

Pangkat, golongan ruang :...........................................................26)

Jabatan : ..........................................................27)

Unit kerja : ..........................................................28)

untuk mengikuti program studi ................ 29) di ..........30) jurusan/bidang ilmu ...........31)

fakultas...........32) pada............. 33).

22

KEDUA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan mulai bulan ...

tahun... s.d. bulan... tahun..... 34)

KETIGA : Tunjangan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Diktum PERTAMA dihentikan pada bulan

ketujuh sejak melaksanakan tugas belajar.

KEEMPAT : Pembiayaan tugas belajar bersumber dari anggaran ...........................35)

KELIMA : Wajib melaksanakan ikatan dinas selama ...... 36)

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal .........................37)

a.n. Menteri Pendidikan Nasional

.................................................38)

tanda tangan ..........................39)

Nama......................................40)

NIP..........................................41)

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;

2. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran;

3. Sekretaris Negara;

4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

6. ...............42);

7. Kepala Perwakilan RI setempat bagi Pegawai Pelajar di luar negeri;

8. ...............43);

9. Kepala KPPN .........44).

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.

NIP196108281987031003

23

PETUNJUK PENGISIAN

KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor

Urut

Nomor

Kode Uraian

1 2 3

1 1) Tulislah nomor keputusan pemberian tugas belajar

2 2)

Tulislah nama jabatan yang mengusulkan pemberian tugas belajar,

misalnya Rektor pada Universitas/ Institut Negeri, Ketua pada

Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada

Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur

Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

3 3), 4), 5), dan 6) Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun usul pemberian tugas

belajar

4 7) Tulislah perihal usul pemberian tugas belajar

5 8) dan 9) Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun surat perjanjian tugas

belajar yang sudah ditandatangani

6 10)

Tulislah nama unit kerja terkecil sampai dengan unit kerja induk

tempat PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, Fakultas Teknik,

atau Fakultas Ekonomi, atau Subbagian Disiplin Bagian Disiplin dan

Pemberhentian Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas

7 11), 12), dan 13) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun hasil seleksi/tes dikeluarkan

perguruan tinggi pelaksana seleksi/tes

8 14) Tulislah nama lengkap PNS yang diberi tugas belajar

9 15) Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diberi tugas

belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya

10 16)

Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar,

misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau

lainnya

11 17) dan 18)

Tulislah jabatan pejabat yang menandatangani surat perjanjian

tugas belajar, misalnya, Rektor pada Universitas/ Institut Negeri,

Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis,

Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur

Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan, dan nama PNS yang menandatangani surat

perjanjian tugas belajar

12 19), 20), 21), dan

22)

Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat

perjanjian tugas belajar

13 23) Tulislah nama lengkap PNS yang diberi tugas belajar

14 24) Tulislah NIP PNS yang diberi tugas belajar

15 25) Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun PNS yang diberi tugas

belajar

16 26) Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang diberi tugas belajar

17 27) Tulislah jabatan PNS yang diberi tugas belajar

18 28) Tulislah unit kerja PNS yang diberi tugas belajar

19 29) Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diberi tugas

belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya

20 30)

Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri

atau di luar negeri

24

21 31)

Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi tugas

belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains

Akuntansi, atau lainnya

22 32) Tulislah fakultas tempat pelaksanaan program studi, misalnya

Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi

23 33)

Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar,

misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau

lainnya

24 34) Tulislah tanggal, bulan, tahun mulai sampai dengan berakhirnya PNS

yang diberi tugas belajar

25 35) Tulislah sumber pembiayaan tugas belajar

26 36) Tulislah lamanya ikatan dinas yang wajib dilaksanakan oleh PNS

yang bersangkutan

27 37) Tulislah tanggal, bulan, tahun ditetapkannya keputusan

28 38) Tulislah jabatan yang diberikan kuasa untuk menetapkan surat

keputusan pemberian tugas belajar (menandatangani keputusan)

29 39) Bubuhkanlah tandatangan pejabat yang menandatangani keputusan

pemberian tugas belajar

30 40) dan 41) Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang

menandatangani keputusan pemberian tugas belajar

31 42) Tulislah jabatan Pimpinan Penyelenggara Tugas Belajar, misalnya

Rektor (dalam hal penyelenggara tugas belajar adalah universitas)

32 43) Tulislah jabatan pimpinan unit kerja PNS yang diberi tugas belajar

33 44) Tulislah KPPN setempat dimana wilayah unit kerja PNS yang diberi

tugas belajar

25

SALINAN

LAMPIRAN V-A

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KOP SURAT UNIT KERJA

.

Nomor : ............... 1)

Lampiran : ................2)

Hal : Usul perpanjangan pemberian tugas belajar

a.n. Sdr. .................3)

Yth. Menteri Pendidikan Nasional

u.p. Kepala Biro Kepegawaian

Setjen Departemen Pendidikan Nasional

Jakarta

Bersama ini kami sampaikan usul perpanjangan pemberian tugas belajar a.n. Sdr. ......... 4) tenaga

.................5) pada ......................6) yang telah mengikuti program studi .................. 7) di ............8)

jurusan/bidang ilmu ...............9) fakultas.............10) pada............. 11) mulai bulan........... tahun............sampai

dengan bulan............tahun........12) sampai saat ini belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya karena

.....................13)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya tenggang waktu tugas belajar yang bersangkutan

dapat diberikan perpanjangan pemberian tugas belajar sampai dengan bulan ............ tahun ...............14).

Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan berkas yang bersangkutan, sebagai

berikut.

1. Fotokopi KARPEG yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

2. Fotokopi surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

3. Fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

4. Fotokopi surat keputusan dipekerjakan bagi PNS dpk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

(apabila PNS dpk);

5. Surat rekomendasi lembaga pendidikan tempat Pegawai Pelajar melaksanakan tugas belajar di dalam

negeri dan dari Sekretaris Negara bagi Pegawai Pelajar di luar negeri;

6. Surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;

7. Surat rekomendasi jaminan perpanjangan pembiayaan tugas belajar;

8. Surat perjanjian perpanjangan pemberian tugas belajar.

Demikian kami sampaikan, kiranya dapat ditetapkan keputusan perpanjangan pemberian tugas belajar

dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

........................................... 15)

tanda tangan ..................... 16)

Nama lengkap......................17)

NIP.......................................18)

Tembusan :

1. ..................19)

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.

NIP196108281987031003

26

PETUNJUK PENGISIAN

USUL PERPANJANGAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor

Urut

Nomor

Kode Uraian

1 2 3

1 1) Tulislah nomor usul perpanjangan pemberian tugas belajar

2 2) Tulislah jumlah lampiran usul perpanjangan pemberian tugas belajar

3 3) dan 4) Tulislah nama lengkap PNS yang diusulkan perpanjangan pemberian

tugas belajarnya

4 5) Tulislah jenis tenaga PNS tugas belajar, misalnya, tenaga pengajar,

tenaga administrasi, tenaga teknisi, atau lainnya

5 6)

Tulislah nama unit kerja terkecil sampai dengan unit kerja induk

tempat PNS tugas belajar, misalnya, Fakultas Hukum Universitas

Padjajaran atau Subbagian Disiplin Bagian Disiplin dan

Pemberhentian Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas

6 7) Tulislah program studi yang akan diikuti PNS tugas belajar, misalnya,

S1, S2, atau S2 atau lainnya

7 8) Tulislah tempat PNS tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di

luar negeri

8 9)

Tulislah jurusan/bidang ilmu yang diikuti PNS tugas belajar, misalnya,

jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau

lainnya

9 10) Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya

Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi

10 11)

Tulislah nama perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan,

misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau

lainnya

11 12) Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan

tugas belajar

12 13) Tulislah alasan perpanjangan pemberian tugas belajar

13 14) Tulislah bulan dan tahun masa perpanjangan pemberian tugas

belajar sesuai ketentuan yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun

14 15

Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan perpanjangan pemberian

tugas belajar, misalnya, Rektor pada Universitas/Institut Negeri,

Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis,

Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur

Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan

15 16) Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul

perpanjangan pemberian tugas belajar

16 17) dan 18) Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang mengusulkan

perpanjangan pemberian tugas belajar

17 19) Tulislah tembusan usul perpanjangan pemberian tugas belajar

27

SALINAN

LAMPIRAN V-B

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT REKOMENDASI

NOMOR .....................................1)

Yang bertanda tangan di bahwah ini :

Nama : ............................................................................................ 2)

NIP : ............................................................................................ 3)

Pangkat, golongan ruang : ............................................................................................ 4)

Jabatan : ............................................................................................ 5)

Unit Kerja : ............................................................................................ 6)

dengan ini memberikan rekomendasi kepada Sdr. ......... 7) tenaga .................8) pada

......................9) yang telah mengikuti program studi .................. 10) di ............11) jurusan/bidang

ilmu ...............12) fakultas.............13) pada............. 14) mulai bulan........... tahun............sampai

dengan bulan............tahun........15), untuk memperpanjang penyelesaian tugas belajarnya mulai

bulan ...... tahun ...........sampai dengan bulan ............ tahun ...............16), sesuai ketentuan yang

berlaku karena ..............17).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

...................., .................................... 18)

...........................................................19)

tanda tangan ....................................20)

Nama lengkap................................... 21)

NIP………………………................….22)

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.

NIP196108281987031003

28

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KETERANGAN PIMPINAN UNIT KERJA

Nomor

Urut

Nomor

Kode Uraian

1 2 3

1 1) Tulislah nomor surat rekomendasi

2 2) Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani surat rekomendasi

3 3) Tulislah NIP pejabat yang menandatangani surat rekomendasi

4 4) Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang menandatangani

surat rekomendasi

5 5) Tulislah nama jabatan pejabat yang menandatangani surat rekomendasi

6 6) Tulislah unit kerja pejabat yang menandatangani surat rekomendasi

7 7) Tulislah nama lengkap PNS yang diberi rekomendasi perpanjangan

pemberian tugas belajar

8 8)

Tulislah jenis tenaga PNS yang akan diperpanjang pemberian tugas

belajarnya, misalnya, tenaga pengajar, tenaga administrasi, tenaga

teknisi, atau lainnya

9 9)

Tulislah nama unit kerja terkecil sampai dengan unit kerja induk tempat

PNS yang akan diperpanjang pemberian tugas belajarnya, misalnya,

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran atau Subbagian Disiplin Bagian

Disiplin dan Pemberhentian Pegawai Biro Kepegawaian Setjen

Depdiknas

10 10) Tulislah program studi yang akan diikuti PNS tugas belajar, misalnya,

S1, S2, atau S2 atau lainnya

11 11) Tulislah tempat PNS tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar

negeri

12 12) Tulislah jurusan/bidang ilmu yang diikuti PNS tugas belajar, misalnya,

jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya

13 13) Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas

Teknik, Fakultas Ekonomi

14 14)

Tulislah nama perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan,

misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau

lainnya

15 15) Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan

tugas belajar

16 16) Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir perpanjangan

pemberian tugas belajar

17 17) Tulislah alasan perpanjangan pemberian tugas belajar

18 18) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditandangani rekomendasi

perpanjangan pemberian tugas belajar

19 19)

Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan perpanjangan pemberian

tugas belajar, misalnya, Rektor pada Universitas/Institut Negeri, Ketua

pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada

Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur

Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

20 20) Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul

perpanjangan pemberian tugas belajar

21 21) dan 22) Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang mengusulkan

perpanjangan pemberian tugas belajar

29

SALINAN

LAMPIRAN V-C

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : ....................1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Membaca : Surat usul.................................2) Nomor ..................3) tanggal ....................4) bulan

...........5) tahun ........6) hal ....................7);

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ..................8)

tanggal ....................9) bulan ...........10) tahun ........11) Sdr. ...........12) diberikan tugas

belajar;

b bahwa Sdr. .........13) belum dapat menyelesaikan tugas belajar pada program studi

.................. 14) di ............15) jurusan/bidang ilmu ...............16) fakultas.............17)

pada............. 18) sesuai jangka waktu yang telah ditentukan karena .........19);

c.bahwa Sdr. ......20) memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan pemberian tugas

belajar;

d bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu memberikan

perpanjangan pemberian tugas belajar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :

a. Nomor ..... Tahun .....; peraturan yang relevan

b. Nomor ......Tahun ......; peraturan yang relevan

c. dst

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :

a. Nomor ..... Tahun .....; peraturan yang relevan

b. Nomor .... Tahun ......; peraturan yang relevan

c. dst

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ........;

5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor..........;

7. dst

Memperhatikan : 1. ..........*); peraturan yang relevan

2. ..........*); peraturan yang relevan

3. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan perpanjangan pemberian tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil,

Nama : ..........................................................21)

NIP : ..........................................................22)

Tempat , tanggal lahir : ..........................................................23)

Pangkat, golongan ruang :...........................................................24)

Jabatan : ..........................................................25)

Unit kerja : ..........................................................26)

untuk menyelesaikan tugas belajar pada program studi ........ 27) di .......28) jurusan/bidang

ilmu .......29) fakultas.......30) pada...... 31).

30

KEDUA : Perpanjangan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA

dilaksanakan mulai bulan ..... tahun..... sampai dengan bulan ..... tahun..... 32)

KETIGA : Pembiayaan perpanjangan tugas belajar bersumber dari anggaran ...........................33)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal .........................34)

a.n. Menteri Pendidikan Nasional

................................................35)

tanda tangan .........................36)

Nama......................................37)

NIP..........................................38)

Tembusan :

a. Menteri Pendidikan Nasional;

b. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran;

c. Sekretaris Negara;

d. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

e. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

f. ............39);

g. Kepala Perwakilan RI ..........40);

h. ............41);

i. Kepala KPPN ..........42).

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.

NIP196108281987031003

31

PETUNJUK PENGISIAN

KEPUTUSAN PEMBERIAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Nomor

Urut

Nomor

Kode Uraian

1 2 3

1 1) Tulislah nomor keputusan perpanjangan pemberian tugas belajar

2 2)

Tulislah nama jabatan yang mengusulkan perpanjangan pemberian

tugas belajar, misalnya Rektor pada Universitas/ Institut Negeri,

Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis,

Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur

Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan

3 3), 4), 5), dan 6) Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun usul perpanjangan

pemberian tugas belajar

4 7) Tulislah perihal usul perpanjangan pemberian tugas belajar,

5 8), 9), 10), dan

11)

Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional tentang Pemberian Tunjangan Belajar

6 12) dan 13) Tulislah nama lengkap PNS yang diberi perpanjangan pemberian

tugas belajar

7 14) Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diberi tugas

belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya

8 15) Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri

atau di luar negeri

9 16)

Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi tugas

belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains

Akuntansi, atau lainnya

10 17) Tulislah fakultas tempat pelaksanaan program studi, misalnya

Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi

11 18)

Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar,

misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau

lainnya

12 19) Tulislah alasan perpanjangan tugas belajar

13 20) dan 21) Tulislah nama lengkap PNS yang diberi perpanjangan pemberian

tugas belajar

14 22 Tulislah NIP PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar

15 23) Tulislah tempat dan tanggal lahir PNS yang diberi perpanjangan

pemberian tugas belajar

16 24) Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang diusulkan

perpanjangan pemberian tugas belajar

17 25) Tulislah jabatan PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas

belajar

18 26) Tulislah unit kerja PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas

belajar

19 27) Tulislah program studi yang diikuti PNS yang diberi perpanjangan

ptugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya

20 28) Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri

atau di luar negeri

21 29)

Tulislah jurusan/bidang ilmu yang diikuti PNS yang diberi

perpanjangan tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan

Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya

22 30) Tulislah fakultas tempat pelaksanaan program studi, misalnya

Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi

32

23 31)

Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan perpanjangan

pemberian tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada,

Universitas Hasanuddin, atau lainnya

24 32) Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhirnya

perpajangan pemberian tugas belajar

25 33) Tulislah sumber anggaran pembiayaan perpanjangan pemberian

tugas belajar

26 34) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan perpanjangan

pemberian tugas belajar

27 35) Tulislah jabatan yang menandatangani keputusan perpanjangan

pemberian tugas belajar

28 36) Bubuhkanlah tandatangan pejabat yang menandatangani keputusan

pemberian tugas belajar

29 37) dan 38) Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang

menandatangani keputusan pemberian perpanjangan tugas belajar

30 39) Tulislah jabatan Pimpinan Penyelenggara Tugas Belajar, misalnya

Rektor (dalam hal penyelenggara tugas belajar adalah universitas)

31 40) Tulislah jabatan pimpinan unit kerja PNS yang diberi tugas belajar

32 41) Tulislah KPPN setempat dimana wilayah unit kerja PNS yang diberi

tugas belajar

33

SALINAN

LAMPIRAN VI-A

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KOP SURAT UNIT KERJA

.

Nomor : ............... 1)

Lampiran : ................2)

Hal : Usul pembatalan keputusan tugas belajar

a.n. Sdr. .................3)

Yth. Menteri Pendidikan Nasional

u.p. Kepala Biro Kepegawaian

Setjen Departemen Pendidikan Nasional

Jakarta

Bersama ini kami sampaikan usul pembatalan keputusan tugas belajar Nomor ........ tanggal, .......

bulan, ....... tahun ......... 4) a.n. Sdr. ......... 5) tenaga .................6) pada ......................7) yang

akan mengikuti program studi .................. 8) di ............9) jurusan/bidang ilmu ...............10)

fakultas.............11) pada............. 12) mulai bulan........... tahun............sampai dengan

bulan............tahun........13) karena ......................14)

Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan berkas yang bersangkutan,

sebagai berikut.

1. Asli Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Tugas Belajar;

2. Asli surat perjanjian tugas belajar; dan

3. dokumen pendukung lainnya.

Demikian kami sampaikan, kiranya dapat ditetapkan keputusan pembalatan keputusan pemberian

tugas belajar dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

........................................... 15)

tanda tangan ..................... 16)

Nama lengkap......................17)

NIP.......................................18)

Tembusan :

1. ..................19

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.

NIP196108281987031003

34

PETUNJUK PENGISIAN

USUL PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor

Urut

Nomor

Kode Uraian

1 2 3

1 1) Tulislah nomor usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar

2 2) Tulislah jumlah lampiran usul pembatalan keputusan pemberian

tugas belajar

3 3) Tulislah nama lengkap PNS yang dibatalkan keputusan pemberian

tugas belajarnya

4 4) Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun keputusan pemberian

tugas belajar

5 5) Tulislah nama lengkap PNS yang dibatalkan keputusan pemberian

tugas belajarnya

6 6) Tulislah jenis tenaga yang diusulkan tugas belajar, misalnya, tenaga

pengajar, tenaga administrasi, tenaga teknisi, atau lainnya

7 7)

Tulislah nama unit kerja terkecil sampai dengan unit kerja induk

tempat PNS yang diusulkan tugas belajar, misalnya, Fakultas

Hukum Universitas Padjajaran atau Subbagian Disiplin Bagian

Disiplin dan Pemberhentian Pegawai Biro Kepegawaian Setjen

Depdiknas

8 8) Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diusulkan tugas

belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya

9 9) Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri

atau di luar negeri

10 10)

Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diusulkan

tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang

Sains Akuntansi, atau lainnya

11 11) Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya

Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi

12 12)

Tulislah nama perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan,

misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau

lainnya

13 13) Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan

tugas belajar

14 14) Tulislah alasan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar

15 15)

Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan pembatalan keputusan

pemberian tugas belajar, misalnya, Rektor pada Universitas/Institut

Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada

Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal,

Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian

dan Pengembangan

16 16) dan 17) Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul

pembatalan keputusan pemberian tugas belajar

17 18) Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang mengusulkan

pembatalan keputusan pemberian tugas belajar

18 19) Tulislah tembusan usul pembatalan keputusan pemberian tugas

belajar

35

SALINAN

LAMPIRAN VI-B

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT PERNYATAAN

NOMOR .....................................1)

Yang bertanda tangan di bahwah ini :

Nama : ............................................................................................ 2)

NIP : ............................................................................................ 3)

Tempat, tanggal lahir : ........................ ................................................................... 4)

Pangkat, golongan ruang : ............................................................................................ 5)

Jabatan : ............................................................................................ 6)

Kualifikasi akademik : ............................................................................................ 7)

Unit Kerja : ............................................................................................ 8)

Alamat tempat tinggal : ............................................................................................ 9)

menyatakan tidak dapat menyelesaikan tugas belajar pada program studi .................. 10) di

............11) jurusan/bidang ilmu ...............12) fakultas.............13) pada............. 14) mulai

bulan........... tahun............sampai dengan bulan............tahun............15) karena ........16)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

...................., ................................. 17)

........................................................18)

tanda tangan .... ............................19)

Nama lengkap............................. ..20)

NIP………………….............………21)

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.

NIP196108281987031003

36

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN PNS YANG DIBATALKAN KEPUTUSAN TUGAS BELAJARNYA

Nomor

Urut

Nomor

Kode Uraian

1 2 3

1 1) Tulislah nomor surat keterangan

2 2) Tulislah nama lengkap PNS yang diberi tugas belajar

3 3) Tulislah NIP PNS yang diberi tugas belajar

4 4) Tulislah tempat dan tanggal lahir PNS yang diberi tugas belajar

5 5) Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang diberi tugas

belajar

6 6) Tulislah jabatan PNS yang diberi tugas belajar

7 7) Tulislah kualifikasi akademik PNS yang diberi tugas belajar

8 8) Tulislah unit kerja PNS yang diberi tugas belajar

9 9) Tulislah alamat tempat tinggal PNS yang diberi tugas belajar

10 10) Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diberi tugas

belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya

11 11) Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam

negeri atau di luar negeri

12 12)

Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi

tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri,

bidang Sains Akuntansi, atau lainnya

13 13) Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya

Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi

14 14)

Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas

belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas

Hasanuddin, atau lainnya

15 15) Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir

pelaksanaan tugas belajar

16 16) Tulislah alasan-alasan pembatalan keputusan tugas belajar

17 17) Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun penantanganan surat

keterangan

18 18) Tulislah jabatan atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar

19 19) Bubuhkan tanda tangan atasan langsung PNS yang diberi tugas

belajar

20 20) dan 21) Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) atasan langsung PNS

yang diberi tugas belajar

37

SALINAN

LAMPIRAN VI-C

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : ....................1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Membaca : Surat usul.................................2) Nomor ..................3) tanggal ....................4) bulan

...........5) tahun ........6) hal ....................7);

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ..................8)

tanggal ....................9) bulan ...........10) tahun ........11) Sdr. ............12) diberikan tugas

belajar;

b. bahwa Sdr. .........13) tidak dapat menyelesaikan tugas belajar pada program studi

.................. 14) di ............15) jurusan/bidang ilmu ...............16) fakultas.............17)

pada............. 18) karena .........19);

c. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan b di atas, dipandang perlu membatalkan surat

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional pada butir (a) di atas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :

a. Nomor ....... Tahun .......; peraturan yang relevan

b. Nomor .......Tahun ........; peraturan yang relevan

c. dst

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :

a. Nomor ....... Tahun ........; peraturan yang relevan

b. Nomor ........Tahun ........; peraturan yang relevan

c. dst

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor .......................;

5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor .................... ;

7. dst

Memperhatikan : 1. ..........*); peraturan yang relevan

2. ..........*); peraturan yang relevan

3. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membatalkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ................tanggal

....................bulan ........... tahun ........20) mengenai pemberian tugas belajar kepada

Pegawai Negeri Sipil :

Nama : ..........................................................21)

NIP : ..........................................................22)

Tempat , tanggal lahir : ..........................................................23)

Pangkat, golongan ruang :...........................................................24)

Jabatan : ..........................................................25)

Unit kerja : ..........................................................26)

KEDUA : Wajib melaksanakan ikatan dinas selama ...... 27)

38

KETIGA : Wajib menyetor ke Kas Negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama

melaksanakan tugas belajar ditambah 100%.

KEEMPAT : Wajib melapor dan melaksanakan tugas pada unit kerjanya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal .........................28)

a.n. Menteri Pendidikan Nasional

................................................29)

tanda tangan .........................30)

Nama......................................31)

NIP..........................................32)

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;

2. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran;

3. Sekretaris Negara;

4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

6. ..................33);

7. Kepala Perwakilan RI ...............34);

8. ...................35);

9. Kepala KPPN ........36).

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.

NIP196108281987031003

39

PETUNJUK PENGISIAN

KEPUTUSAN PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor

Urut

Nomor

Kode Uraian

1 2 3

1 1) Tulislah nomor keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas

belajar

2 2)

Tulislah jabatan yang mengusulkan pembatalan keputusan

pemberian tugas belajar, misalnya Rektor pada Universitas/ Institut

Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada

Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal,

Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian

dan Pengembangan

3 3), 4), 5), dan 6) Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun usul pembatalan

keputusan pemberian tugas belajar

4 7) Tulislah perihal usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar

5 8), 9), 10), dan 11) Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional tentang pemberian tugas belajar

6 12) dan 13) Tulislah nama lengkap PNS yang dibatalkan keputusan tugas

belajarnya

7 14) Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang dibatalkan

keputusan tugas belajarnya, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya

8 15) Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri

atau di luar negeri

9 16)

Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang dibatalkan

keputusan tugas belajarnya, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan

Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya

10 17) Tulislah fakultas tempat pelaksanaan program studi, misalnya

Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi

11 18)

Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar,

misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau

lainnya

12 19)

Tulislah alasan pembatalan keputusan tugas belajar sebagaimana

tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g

peraturan in,i antara lain Pegawai Pelajar mengajukan permohonan

pengunduran diri

13 20) Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional tentang pemberian tugas belajar

14 21) Tulislah nama lengkap PNS yang dibatalkan keputusan tugas

belajarnya

15 22) Tulislah NIP PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya

16 23) Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun PNS yang dibatalkan

keputusan tugas belajarnya

17 24) Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang dibatalkan

keputusan tugas belajarnya

18 25) Tulislah jabatan PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya

19 26) Tulislah unit kerja PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya

20 27)

Tulislah jangka waktu ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh

Pegawai Pelajar selama 2n + 1 bagi Pegawai Pelajar di luar negeri

atau 1n + 1 bagi Pegawai Pelajar di dalam negeri.

21 28) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun penetapan keputusan pembatalan

keputusan pemberian tugas belajar

40

22 29) Tulislah jabatan pejabat yang menandatangani keputusan

pembatalan keputusan pemberian tugas belajar

23 30) Bubuhkanlah tanda tangan pejabat yang menandatangani keputusan

pembatalan keputusan pemberian tugas belajar

24 31) dan 32)

Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang

menandatangani keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas

belajar

25 33) Tulislah jabatan Pimpinan Penyelenggara Tugas Belajar, misalnya

Rektor (dalam hal penyelenggara tugas belajar adalah universitas)

26 34) Tulislah jabatan Kepala Perwakilan RI di negara tempat pelaksanaan

tugas belajar (tugas belajar di luar negeri)

26 35) Tulislah jabatan pimpinan unit kerja PNS yang diberi tugas belajar

27 36) Tulislah KPPN setempat dimana wilayah unit kerja PNS yang diberi

tugas belajar

41

SALINAN

LAMPIRAN VI-D

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : ....................1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Membaca : Surat usul.................................2) Nomor ..................3) tanggal ....................4) bulan

...........5) tahun ........6) hal ....................7);

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ..................8)

tanggal ....................9) bulan ...........10) tahun ........11) Sdr. ............12) diberikan

tugas belajar;

b. bahwa Sdr. .........13) tidak dapat menyelesaikan tugas belajar pada program studi

.................. 14) di ............15) jurusan/bidang ilmu ...............16) fakultas.............17)

pada............. 18) karena .........19);

c. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan b di atas, dipandang perlu membatalkan

surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional pada butir (a) di atas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :

a. Nomor ....... Tahun .......; peraturan yang relevan

b. Nomor .......Tahun ........; peraturan yang relevan

c. dst

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :

a. Nomor ....... Tahun ........; peraturan yang relevan

b. Nomor ........Tahun ........; peraturan yang relevan

c. dst

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor .......................;

5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ....................;

7. dst

Memperhatikan : 1. ..........*); peraturan yang relevan

2. ..........*); peraturan yang relevan

3. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membatalkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ................tanggal

....................bulan ........... tahun ........20) mengenai pemberian tugas belajar kepada

Pegawai Negeri Sipil :

Nama : ..........................................................21)

NIP : ..........................................................22)

Tempat , tanggal lahir : ..........................................................23)

Pangkat, golongan ruang :...........................................................24)

Jabatan : ..........................................................25)

Unit kerja : ..........................................................26)

KEDUA : Wajib melaksanakan ikatan dinas selama ...... 27)

42

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal .........................28)

a.n. Menteri Pendidikan Nasional

................................................29)

tanda tangan .........................30)

Nama......................................31)

NIP..........................................32)

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;

2. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran;

3. Sekretaris Negara;

4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

6. ..................33);

7. Kepala Perwakilan RI ...............34);

8. ...................35);

9. Kepala KPPN ........36).

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.

NIP196108281987031003

43

PETUNJUK PENGISIAN

KEPUTUSAN PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor

Urut

Nomor

Kode Uraian

1 2 3

1 1) Tulislah nomor keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas

belajar

2 2)

Tulislah jabatan yang mengusulkan pembatalan keputusan

pemberian tugas belajar, misalnya Rektor pada Universitas/ Institut

Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada

Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal,

Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian

dan Pengembangan

3 3), 4), 5), dan 6) Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun usul pembatalan

keputusan pemberian tugas belajar

4 7) Tulislah perihal usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar

5 8), 9), 10), dan 11) Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional tentang pemberian tugas belajar

6 12) dan 13) Tulislah nama lengkap PNS yang dibatalkan keputusan tugas

belajarnya

7 14) Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang dibatalkan

keputusan tugas belajarnya, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya

8 15) Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri

atau di luar negeri

9 16)

Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang dibatalkan

keputusan tugas belajarnya, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan

Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya

10 17) Tulislah fakultas tempat pelaksanaan program studi, misalnya

Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi

11 18)

Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar,

misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau

lainnya

12 19)

Tulislah alasan pembatalan keputusan tugas belajar sebagaimana

tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h sampai dengan huruf k

peraturan in,i antara lain PNS ybs tidak sehat jasmani dan rohani

13 20) Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional tentang pemberian tugas belajar

14 21) Tulislah nama lengkap PNS yang dibatalkan keputusan tugas

belajarnya

15 22) Tulislah NIP PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya

16 23) Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun PNS yang dibatalkan

keputusan tugas belajarnya

17 24) Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang dibatalkan

keputusan tugas belajarnya

18 25) Tulislah jabatan PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya

19 26) Tulislah unit kerja PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya

20 27)

Tulislah jangka waktu ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh

Pegawai Pelajar selama 2n + 1 bagi Pegawai Pelajar di luar negeri

atau 1n + 1 bagi Pegawai Pelajar di dalam negeri.

21 28) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun penetapan keputusan pembatalan

keputusan pemberian tugas belajar

22 29) Tulislah jabatan pejabat yang menandatangani keputusan

pembatalan keputusan pemberian tugas belajar

44

23 30) Bubuhkanlah tanda tangan pejabat yang menandatangani keputusan

pembatalan keputusan pemberian tugas belajar

24 31) dan 32)

Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang

menandatangani keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas

belajar

25 33) Tulislah jabatan Pimpinan Penyelenggara Tugas Belajar, misalnya

Rektor (dalam hal penyelenggara tugas belajar adalah universitas)

26 34) Tulislah jabatan Kepala Perwakilan RI di negara tempat pelaksanaan

tugas belajar (tugas belajar di luar negeri)

26 35) Tulislah jabatan pimpinan unit kerja PNS yang diberi tugas belajar

27 36) Tulislah KPPN setempat dimana wilayah unit kerja PNS yang diberi

tugas belajar

45

SALINAN

LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : ....................1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Membaca : Surat usul.................................2) Nomor ..................3) tanggal ....................4) bulan

...........5) tahun ........6) hal ....................7);

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Sdr. ..................8) dan rekomendasi dari

...................9) perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia

melalui izin untuk belajar atas biaya sendiri;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu memberikan izin untuk

belajar atas biaya sendiri kepada yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :

a. Nomor ......... Tahun ........; peraturan yang relevan

b. Nomor ........ Tahun ...........; peraturan yang relevan

c. dst;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :

Nomor ....... Tahun ..... ;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ...........;

4. dst

Memperhatikan : 1. .........*); peraturan yang relevan

2. ..........*); peraturan yang relevan

3. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin untuk belajar atas biaya sendiri kepada Pegawai Negeri Sipil,

Nama : ..........................................................11)

NIP : ..........................................................12)

Tempat , tanggal lahir : ..........................................................13)

Pangkat, golongan ruang :...........................................................14)

Jabatan : ..........................................................15)

Unit kerja : ..........................................................16)

untuk mengikuti program studi ............... 17) di ............18) jurusan/bidang ilmu ...........19)

fakultas.............20) pada............. 21).

KEDUA : Izin untuk belajar atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA

dilaksanakan mulai bulan ..... tahun..... sampai dengan bulan ..... tahun..... 22)

KETIGA : Selama mengikuti belajar atas biaya sendiri PNS pada Diktum PERTAMA tetap

melaksanakan tugas sehari-hari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

46

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal .........................23)

a.n. Menteri Pendidikan Nasional

................................................24)

tanda tangan .........................25)

Nama.......................................26)

NIP...........................................27)

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;

2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

4. .............28);

5. .............29).

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.

NIP196108281987031003

47

PETUNJUK PENGISIAN

KEPUTUSAN IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI

Nomor

Urut

Nomor

Kode Uraian

1 2 3

1 1) Tulislah nomor keputusan izin untuk belajar atas biaya sendiri

2 2)

Tulislah nama jabatan yang mengusulkan pemberian belajar atas biaya

sendiri, misalnya Rektor pada Universitas/ Institut Negeri, Ketua pada

Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik

Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

3 3), 4), 5), dan 6) Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun usul PNS yang diberi izin untuk

belajar atas biaya sendiri

4 7) Tulislah perihal usul PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri

5 8) Tulislah identitas PNS yang akan belajar atas biaya sendiri

6 9) Tulislah identitas atasan langsung PNS yang bersangkutan dengan disertai

nomor, tanggal, bulan, dan tahun rekomendasi yang dimaksud

7 10) dan 11) Tulislah nama lengkap PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri

8 12) Tulislah NIP PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri

9 13) Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun PNS yang diberi izin untuk

belajar atas biaya sendiri

10 14) Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang diberi izin untuk belajar atas

biaya sendiri

11 15) Tulislah jabatan PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri

12 16) Tulislah unit kerja PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri

13 17) Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diberi izin untuk belajar

atas biaya sendiri, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya

14 18) Tulislah tempat pelaksanaan belajar atas biaya sendiri

15 19)

Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi izin untuk

belajar atas biaya sendiri, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri,

bidang Sains Akuntansi, atau lainnya

16 20) Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas

Teknik, Fakultas Ekonomi

17 21)

Tulislah nama perguruan tinggi tempat belajar atas biaya sendiri

dilaksanakan, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin,

atau lainnya

18 22) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai sampai berakhir PNS yang diberi

izin untuk belajar atas biaya sendiri

19 23) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun penetapan keputusan izin untuk belajar

atas biaya sendiri

20 24) Tulislah jabatan yang menetapkan surat keputusan izin untuk belajar atas

biaya sendiri

21 25) Bubuhkanlah tandatangan pejabat yang menandatangani keputusan izin

untuk belajar atas biaya sendiri

22 26) dan 27) Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani

keputusan izin untuk belajar atas biaya sendiri

23 28) Tulislah jabatan Pimpinan Penyelenggara Belajar Atas Biaya Sendiri,

misalnya Rektor

24 29) Tulislah jabatan pimpinan unit kerja PNS yang belajar atas biaya sendiri

48

SALINAN

LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : ....................1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Membaca : 1. Surat usul.................................2) Nomor ..................3) tanggal ....................4)

bulan...........5) tahun ........6) hal ....................7);

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor…..............8) tanggal..........

bulan............ tanggal ...............9).

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor…..............10)

tanggal.......... bulan ........... tanggal ...............11).Sdr...............12) diberikan tugas

belajar mulai bulan .... tahun ............ sampai dengan bulan .... tahun ............ 13)

b bahwa berdasarkan ..........14) (peraturan yang relevan) PNS yang diberi tugas belajar

harus dibebaskan dari tugas-tugas jabatannya

c bahwa sehubungan dengan huruf a, dan b di atas, dipandang perlu membebaskan

Sdr............15) dari tugas-tugas jabatannya selama mengikuti tugas belajar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :

a. Nomor ............ Tahun .............;

b. Nomor ............ Tahun .............;

c. dst (peraturan yang relevan);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :

a. Nomor .......... Tahun .............;

b. dst (peraturan yang relevan);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor .......................;

5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor .............:

7. dst;

Memperhatikan : 1. .........*); peraturan yang relevan

2. ..........*); peraturan yang relevan

3. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya selama mengikuti tugas belajar,

Pegawai Negeri Sipil :

Nama : .........................................................16)

NIP :...........................................................17)

Tempat , tanggal lahir : .........................................................18)

Pangkat, golongan ruang :...........................................................19)

Jabatan : .........................................................20)

Unit kerja : .........................................................21)

KEDUA : Sebagai akibat pembebasan sementara Pegawai Negeri Sipil dari tugas-tugas jabatannya

pada Diktum PERTAMA,...........22).

49

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal .........................23)

a.n. Menteri Pendidikan Nasional

...............................................24)

tanda tangan ..........................25)

Nama......................................26)

NIP..........................................27)

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;

2. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran;

3. Sekretaris Negara;

4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

6. ................28);

7. Kepala Perwakilan RI............29);

8. ................30);

9. Kepala KPPN .........31).

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.

NIP196108281987031003

50

PETUNJUK PENGISIAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Nomor

Urut

Nomor

Kode Uraian

1 2 3

1 1) Tulislah nomor Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

2 2)

Tulislah jabatan yang mengusulkan pembebasan sementara PNS

dari tugas-tugas jabatannya, misalnya Rektor pada

Universitas/Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri,

Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri,

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

3 3), 4), 5), dan 6) Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun usul pembebasan

sementara PNS dari tugas-tugas jabatannya

4 7) Tulislah perihal usul pembebasan sementara PNS dari tugas-tugas

jabatannya

5 8), dan 9) Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional

6 10) dan 11) Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional

7 12) Tulislah nama lengkap PNS yang dibebaskan sementara dari tugastugas

jabatannya

8 13) Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhirnya

pelaksanaan tugas belajar

9 14) Tulislah peraturan yang relevan

10 15) Tulislah nama lengkap PNS yang dibebaskan sementara dari tugastugas

jabatannya

11 16) Tulislah nama lengkap PNS yang dibebaskan sementara dari tugastugas

jabatannya

12 17) Tulislah NIP PNS yang dibebaskan sementara dari tugas-tugas

jabatannya

13 18) Tulislah tempat dan tanggal lahir PNS yang dibebaskan sementara

dari tugas-tugas jabatannya

14 19) Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang dibebaskan

sementara dari tugas-tugas jabatannya

15 20) Tulislah jabatan PNS yang dibebaskan sementara dari tugas-tugas

jabatan

16 21) Tulislah unit kerja PNS yang dibebaskan sementara dari tugas-tugas

jabatan

17 22)

Tulislah bulan.... tahun... penghentian pembayaran gaji sejak

keberangkatan ke tempat belajar dan atau penghentian pembayaran

tunjangan fungsional/struktural mulai bulan ketujuh sejak

melaksanakan tugas belajar (pembayaran gajinya dihentikan sejak

keberangkatan ke tempat belajar dan pembayaran tunjangan jabatan

fungsional/struktural dihentikan mulai bulan ketujuh)

18 23) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun penetapan keputusan

pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan

19 24) Tulislah jabatan pejabat yang berwenang menandatangani

keputusan pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan

20 25)

Bubuhkan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani

keputusan pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan

51

21 26) dan 27)

Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang berwenang

menandatangani keputusan pembebasan sementara dari tugastugas

jabatan

22 28) Tulislah jabatan Pimpinan Penyelenggara Tugas Belajar, misalnya

Rektor (dalam hal penyelenggara tugas belajar adalah universitas)

23 29) Tulislah jabatan Kepala Perwakilan RI di negara tempat pelaksanaan

tugas belajar (tugas belajar di luar negeri)

24 30) Tulislah jabatan pimpinan unit kerja PNS yang diberi tugas belajar

25 31) Tulislah KPPN setempat dimana wilayah unit kerja PNS yang diberi

tugas belajar