A K I P

Inpres 7/1999: AKIP

HOP Itjen Dep. Kimpraswil 1/6

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1999

TENTANG

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan

pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih

dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui

kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan

organisasi;

b. bahwa untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan

akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator, metode,

mekanisme dan tata cara pelaporan kinerja instansi

pemerintah;

c. bahwa pelaksanaan dan pengembangan sistem pelaporan

kinerja tersebut perlu diatur dalam suatu Instruksi Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

4. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Menteri Negara Koordinator, sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1998;

5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga

Administrasi Negara;

Inpres 7/1999: AKIP

HOP Itjen Dep. Kimpraswil 2/6

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Para Menteri;

2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

3. Gubernur Bank Indonesia;

4. Jaksa Agung;

5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

6. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

7. Para Pimpinan Sekretariat Lembaga Tertinggi dan Tinggi

Negara;

8. Para Gubernur;

9. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai

wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai

misi dan tujuan organisasi.

KEDUA : Pada tanggal 30 September 1999, setiap instansi pemerintah

sampai tingkat eselon II telah mempunyai Perencanaan Strategik

tentang program-program utama yang akan dicapai selama 1

(satu) sampai 5 (lima) tahunan.

KETIGA : Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

mencakup :

1. Uraian tentang visi, misi, strategi dan faktor-faktor kunci

keberhasilan organisasi;

2. Uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi;

3. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

KEEMPAT : Pada setiap akhir tahun anggaran, mulai Tahun Anggaran

2000/2001, setiap instansi menyampaikan laporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah kepada Presiden dan salinannya

kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas

kinerja.

KELIMA : Kepala Lembaga Administrasi Negara ditugaskan untuk :

1. Membuat pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah paling lambat awal tahun

2000/2001;

2. Memberikan bantuan teknis dan penyuluhan tentang pelaporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

KEENAM : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

melakukan evaluasi terhadap pelaporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah dan melaporkan kepada Presiden melalui

Inpres 7/1999: AKIP

HOP Itjen Dep. Kimpraswil 3/6

Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan

dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan salinannya kepada

Kepala Lembaga Administrasi Negara.

KETUJUH : Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan

dan Pendayagunaan Aparatur Negara mengkoordinasikan

pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan

penuh tanggung jawab, serta memperhatikan lampiran Instruksi

Presiden ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Juni 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II

Plt.

ttd

EDY SUDIBYO

Inpres 7/1999: AKIP

HOP Itjen Dep. Kimpraswil 4/6

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. : 7 TAHUN 1999

TANGGAL : 15 JUNI 1999

PEDOMAN PENYUSUNAN SISTEM

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

I. UMUM

1. Dalam Instruksi Presiden ini yang dimaksud dengan :

a. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban

secara periodik.

b. Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5

(lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala

yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi,

misi, tujuan/sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi

masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

c. Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah

harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu

gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

diinginkan oleh instansi pemerintah.

d. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah

agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan

pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan

mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan

diperoleh dimasa mendatang.

e. Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada

jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan.

f. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan

dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan,

semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk

kuantitatif sehingga dapat diukur.

2. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk

mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah

satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Inpres 7/1999: AKIP

HOP Itjen Dep. Kimpraswil 5/6

3. Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

a. menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat

beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi

masyarakat dan lingkungannya;

b. terwujudnya transparansi instansi pemerintah;

c. terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

nasional;

d. terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

4. Ruang Lingkup :

a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas

semua kegiatan utama instansi pemerintah yang memberikan kontribusi

bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah. Kegiatan yang

menjadi perhatian utama mencakup :

1. Tugas pokok dan fungsi dan instansi pemerintah;

2. Program kerja yang menjadi isu nasional;

3. Aktifitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi

instansi Pemerintah.

b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ruang

lingkup tersebut di atas dilakukan oleh setiap instansi Pemerintah

sebagai bahan pertanggungjawabannya kepada Presiden.

II. PELAKSANAAN PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

5. Pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dilakukan dengan :

a. mempersiapkan dan menyusun perencanaan strategik;

b. merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan,

sasaran dan strategi instansi Pemerintah;

c. merumuskan indikator kinerja instansi Pemerintah dengan

berpedoman pada kegiatan yang dominan, menjadi isu nasional dan

vital bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah;

d. memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

dengan seksama;

e. mengukur pencapaian kinerja dengan :

1). perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target;

2). perbandingan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya;

Inpres 7/1999: AKIP

HOP Itjen Dep. Kimpraswil 6/6

3). perbandingan kinerja aktual dengan kinerja di negara-negara

lain, atau dengan standar internasional.

f. melakukan evaluasi kinerja dengan :

1). menganalisis hasil pengukuran kinerja ;

2). menginterprestasikan data yang diperoleh;

3). membuat pembobotan (rating) keberhasilan pencapaian

program;

4). membandingkan pencapaian program dengan visi dan misi

instansi pemerintah.

6. Alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Mekanisme pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

a. Setiap pemimpin Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen,

Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya wajib membuat

laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan

kepada atasannya;

b. Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari tiap Departemen/Lembaga

Pemerintah Non Departemen, masing-masing Menteri/ Pemimpin Lembaga

Pemerintah Non Departemen menyampaikannya kepada Presiden dan Wakil

Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Koordinator Bidang

Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara serta

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

c. Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari setiap Daerah Tingkat I disampaikan

kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam

Negeri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

d. Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari setiap Daerah Tingkat II disampaikan

kepada Gubernur/Kepala Daerah yang terkait dengan tembusan kepada

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II

Plt

ttd

EDY SUDIBYO